Berita Terbaru

  • SHARING APBD PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN BULUNGAN

    Monday, 03 April 2017

    Jakarta- Merujuk pada Perjanjian Kerjasama antara Ditjen PKP2Trans, Ditjen PKTrans, Disnakertrans dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, Disnakertrans Provinsi Kalimantan Utara, Disnskertrans Kabupaten Bulungan Nomor : Kep. 188/DPKP2Trans/IX/2015 ; Nomor : 1094/DPDTT/DPKT/09/2015; Nomor ; 475/13354/09/2015; Nomor 003/DSTKT/IX/2015; Nomor : 475

  • HASIL PENCERMATAN RENCANA PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

    Monday, 03 April 2017

    Jakarta,- Pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 telah dilaksanakan Rapat Pencermatan Rencana Penetapan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, yang dihadiri oleh jajaran Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) dan Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans). Pembahasan yang menjadi agenda rapat adalah : 1

  • Transmigran asal Kota Cimahi Jawa Barat yang kembali ke Daerah Asal

    Wednesday, 29 March 2017

    Jakarta - Pada tahun 2014 sampai 2017 Kota Cimahi tidak mendapatkan alokasi program dari Dinas Nakertrans Provinsi Jawa Barat. Sedangkan pada tahun 2012 memperoleh program sebanyak 14 KK menuju lokasi Sei Bulan dan tahun 2013 sebanyak 3 KK menuju lokasi Sei Radak, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat

Artikel Terbaru

  • PELAKSANAAN PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN TRASMIGRAN

    Friday, 31 March 2017

    Jakarta-, Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada transmigran dan masyarakat sekita lokasi transmigrasi serta memperhatikan masalah yang terjadi akhir – akhir ini, Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi menghimbau kepada Kepala Dinas yang membidangi ketransmigrasian Provinsi/Kabupaten Daerah Tujuan dan Provinsi Daerah Asal untuk : 1.Berpedoman pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor : KEP

  • PEMBANGUNAN BERBASIS KAWASAN TRANSMIGRASI

    Monday, 13 March 2017

    Pelaksanaan pembangunan berbasis kawasan transmigrasi harus diawali dengan perencanaan pada setiap kawasan transmigrasi yang tertuang dalam Rencana Kawasan Transmigrasi(RKT). Telah ditetapkan 49 kawasan transmigrasi dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 dan Nomor 91 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016

  • PROGRAM PERCEPATAN PENERBITAN HAK PENGELOLAAN TANAH (HPL) TRANSMIGRASI HASIL KOORDINASI DENGAN KANWIL BPN PROVINSI SULAWESI SELATAN

    Wednesday, 11 January 2017

    Dalam rangka melakukan program percepatan penerbitan Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi, Kanwil BPN Prov. Sulawesi Selatan dan Dinas Nakertrans Prov


  • Program Unggulan Direktorat Jenderal PKP2Trans

    Thursday, 08 September 2016

    Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans), merupakan salah satu dari 2 (dua) Direktorat Jenderal di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait bidang ketransmigrasian. Satu Ditjen lainnya adalah Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PKT)...

  • PENJARINGAN PROGRAM PKP2TRANS TAHUN 2018 WILAYAH SUMATERA, KALIMANTAN, DAN NUSA TENGGARA

    Friday, 31 March 2017

    Jakarta,- Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. pada tanggal 23 – 26 Maret 2017 selama (4 hari) telah melaksanakan rapat regional dalam rangka menjaring program PKP2Trans tahun 20018 untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara di Padang Provinsi Sumatera Barat bertempatan di Hotel Grand Inna Muara...

  • Bina Potensi Kawasan Transmigrasi

    Thursday, 08 September 2016

    Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah. ...

Lokasi