Berita Terbaru

  • PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS CALON TRANSMIGRAN MOTIVATOR ANGKATAN II TAHUN 2016

    Monday, 13 March 2017

    Jakarta – Direktorat Jenderal PKP2Trans, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI bekerjasama dengan Balai Pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Calon Transmigran Motivator Tahun 2016. Tujuan pelaksanaan pelatihan ini adalah memotivasi para calon transmigran agar dapat berkembang, kreatif dan focus dalam bertransmigrasi, dan dapat menjadi  motivator baik bagi dirinya sendiri dan juga untuk masyarakat transmigran lainnya

  • Koordinasi Konsultasi Direktorat Jenderal PKP2Trans dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

    Monday, 13 March 2017

    Jakarta – Dalam rangka Penyusunan Peraturan Perundang – undangan yangdiamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang PelaksanaanUndang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasiansebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 29 Tahun2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentangKetransmigrasian, dan advokasi hokum dalam rangka penangananpermasalahan ketransmigrasian.Direktorat Jenderal PKP2Trans, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sejak Tahun 2014 telah melaksanakan Koordinasidan Konsultasi dengan Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

  • Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester II serta Laporan Tahunan Direktorat Jenderal PKP2Trans Tahun 2016

    Tuesday, 31 January 2017

    Pada tanggal 22 - 25 Januari 2017, Ditjen PKP2Trans Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi menyelenggarakan sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), yang dilaksanakan di Hotel Best Western Plus, Kemayoran Jakarta Pusat. Tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah : a

Artikel Terbaru

  • PEMBANGUNAN BERBASIS KAWASAN TRANSMIGRASI

    Monday, 13 March 2017

    Pelaksanaan pembangunan berbasis kawasan transmigrasi harus diawali dengan perencanaan pada setiap kawasan transmigrasi yang tertuang dalam Rencana Kawasan Transmigrasi(RKT). Telah ditetapkan 49 kawasan transmigrasi dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 dan Nomor 91 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016

  • PROGRAM PERCEPATAN PENERBITAN HAK PENGELOLAAN TANAH (HPL) TRANSMIGRASI HASIL KOORDINASI DENGAN KANWIL BPN PROVINSI SULAWESI SELATAN

    Wednesday, 11 January 2017

    Dalam rangka melakukan program percepatan penerbitan Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi, Kanwil BPN Prov. Sulawesi Selatan dan Dinas Nakertrans Prov

  • CARRY OVER PROGRAM PKP2TRANS SEBAGAI IMPLIKASI INPRES NOMOR 8 TAHUN 2016

    Tuesday, 06 December 2016

    Pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo kembali menginstruksikan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan langkah-langkah penghematan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016 Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tertanggal 26 Agustus 2016, pada “penghematan jilid ke – II “ ini Kementerian Desa PDTT diinstruksikan untuk melakukan penghematan kembali sebesar Rp. 2, 082 Triliun yang dibagi pada masing-masing unit kerja eselon I dibawahnya


  • Program Unggulan Direktorat Jenderal PKP2Trans

    Thursday, 08 September 2016

    Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans), merupakan salah satu dari 2 (dua) Direktorat Jenderal di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait bidang ketransmigrasian. Satu Ditjen lainnya adalah Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PKT)...

  • Bina Potensi Kawasan Transmigrasi

    Thursday, 08 September 2016

    Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah. ...

Lokasi