PROGRAM PERCEPATAN PENERBITAN HAK PENGELOLAAN TANAH (HPL) TRANSMIGRASI HASIL KOORDINASI DENGAN KANWIL BPN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Wednesday, 11 January 2017

Dalam rangka melakukan program percepatan penerbitan Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi, Kanwil BPN Prov. Sulawesi Selatan dan Dinas Nakertrans Prov. Sulawesi Selatan telah melaksanakan koordinasi pada tanggal 13 – 15 Desember 2016, dengan hasil sebagai berikut :

1.   Kanwil BPN Prov. Sulawesi Selatan mendukung untuk proses percepatan penerbitan SK HPL dan Sertifikat HPL Transmigrasi melalui peningkatan koordinasi dengan Dinas Nakertrans Kabupaten maupun Provinsi, yang meliputi pemantauan pengusulan, pemenuhan persyaratan, dan penyelesaian permasalahan pertanahan terkait beban tugas dan Program Penempatan Transmigrasi Baru (PTB)

2.   Terkait usulan penerbitan SK HPL di lokasi Mahalona SP 2, Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan terdapat masalah perbedaan nama kecamatan dalam peta, setelah dikoordinasikan oleh Kanwil BPN Prov. Sulawesi Selatan, maka disepakati penyelesaiannya melalui penerbitan surat keterangan Kepala Dinas Nakertans Kab. Luwu Timur yang menjelaskan tentang perubahan nama kecamatan dan dilampiri dengan surat Keputusan Bupati tentang pemekaran wilayah. Peta perubahan kecamatan disahkan oleh pejabat BPN Kanwil Prov. Sulawesi Selatan yang berwenang. Terkait dengan usulan penerbitan SK HPL di lokasi Rante Karua, Kab. Takalar, Prov. Sulawesi Selatan mengalami hambatan karena PT. Sulatco belum menyerahkan tanah untuk transmigrasi sehingga kegiatan pengukuran lahan sebagai salah satu syarat pengusulan penerbitan SK HPL tidak bisa dilaksanakan.

3.   Terkait usulan penerbitan SK HPL di lokasi Punaga, Kab. Takalar, Prov. Sulawesi Selatan saat ini sedang dilakukan pengumpulan persyaratan yang diperlukan untuk diajukan ke Kantah Kab. Takalar. Dari Dit Penyediaan Tanah Transmigrasi ( PTT ) telah melakukan pencarian dokumen pendukung SK Pencadangan Tanah lokasi Punaga berupa surat penyerahan tanah dari masyarakat dengan mendatangi rumah UPT Punaga SP 1 dan Kepala UPT Punaga SP 2, namun belum mendapatkan surat yang diharapkan.

4.   Terkait dengan usulan penerbitan SK HPL di lokasi Puttusawe, Kecamatan Rajang, Kabupaten Pinrang, Kepala Dinas Nakertrans telah melengkapi dokumen kekurangan secara langsung diterima pejabat BPN RI berupa proposal penggunaan tanah dan surat keterangan kesesuaian dengan RTRW.Perbedaan luas usulan calon areal HPL dengan luas SK pencadangan tanah perlu dibuat surat keterangan dari Dinas Nakertrans Kabupaten yang menyatakan rencana pemanfaatan tanah selisih areal tersebut.

5.   Dalam mempercepat proses penerbitan SK HPL dan Sertipikat HPL Transmigrasi, Kementerian ATR/BPN RI, Kanwil BPN Prov. Sulawesi Selatan dan Dinas Nakertrans Prov. Sulawesi Selatan menyarankan agar diawal tahun 2017 diadakan pertemuan antara Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi, Pejabat Kementerian ATR/BPN RI, Pejabat Kanwil BPN Prov. Sulawesi Selatan, Pejabat Kantah Kabupaten dan Dinas Nakertrans Provinsi dan Kabupaten untuk membahas usulan, kendala, solusi permasalahan penerbitan SK HPL dan sertipikat HPL Transmigrasi.

  • Program Unggulan Direktorat Jenderal PKP2Trans

    Thursday, 08 September 2016

    Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans), merupakan salah satu dari 2 (dua) Direktorat Jenderal di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait bidang ketransmigrasian. Satu Ditjen lainnya adalah Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PKT)...

  • PENJARINGAN PROGRAM PKP2TRANS TAHUN 2018 WILAYAH SUMATERA, KALIMANTAN, DAN NUSA TENGGARA

    Friday, 31 March 2017

    Jakarta,- Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. pada tanggal 23 – 26 Maret 2017 selama (4 hari) telah melaksanakan rapat regional dalam rangka menjaring program PKP2Trans tahun 20018 untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara di Padang Provinsi Sumatera Barat bertempatan di Hotel Grand Inna Muara...

  • Bina Potensi Kawasan Transmigrasi

    Thursday, 08 September 2016

    Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah. ...

Lokasi