CARRY OVER PROGRAM PKP2TRANS SEBAGAI IMPLIKASI INPRES NOMOR 8 TAHUN 2016

Selasa, 06 Desember 2016

Pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo kembali menginstruksikan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan langkah-langkah penghematan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016 Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tertanggal 26 Agustus 2016, pada “penghematan jilid ke – II “ ini Kementerian Desa PDTT diinstruksikan untuk melakukan penghematan kembali sebesar Rp. 2, 082 Triliun yang dibagi pada masing-masing unit kerja eselon I dibawahnya. Ditjen PKP2Trans khususnya mendapat instruksi untuk kembali melakukan penghematan sebesar Rp. 97 Milyar secara self blocking, angka tersebut terdiri dari anggaran yang ada di pusat maupun di daerah yang merupakan anggaran dana tugas pembantuan program PKP2trans, akibatnya beberapa program strategis yang seharusnya dapat dilakukan pada tahun 2016 dilakukan carry over anggarannya pada tahun 2017. Hal itu menyebabkan target Program Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi pada tahun 2016 harus dilakukan pencermatan kembali di tingkat pimpinan pusat Ditjen PKP2Trans.

 

PROGRAM

 

TARGET AWAL

 

REFOCUSING

PENGHEMATAN I

(INPRES 4 / 2016)

PENGHEMATAN II

(INPRES 8/ 2016)

 

PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

 

 

5.450 Unit

 

5.550 Unit

 

5.100 Unit

 

4.713 Unit

 

PENEMPATAN TRANSMIGRAN

 

 

5.855 KK

 

6.079 KK

 

5.644 KK

 

5.277 KK

 

TABEL KRONOLOGIS PROGRAM PKP2TRANS TAHUN 2016

Sumber : bagian perencanaan Setditjen PKP2trans 2016

ARTIKEL TERBARU

Tuesday, 31 October 2017
Jakarta - Seiring dengan perkembangan saat ini, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi. Dalam
Monday, 30 October 2017
Tidak hanya di pusat kota saja, peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-72 juga berlangsung meriah di kawasan perbatasan. Seperti yang terjadi
Thursday, 12 October 2017
Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Manajemen PNS ini merupakan pondasi utama UU ASN yang terdiri dari 14 Bab dan  364 Pasal. Peraturan