Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi

Tugas :

Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah.


Fungsi :

Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah;
  4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah;
  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah; dan
  6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

  • Program Unggulan Direktorat Jenderal PKP2Trans

    Thursday, 08 September 2016

    Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans), merupakan salah satu dari 2 (dua) Direktorat Jenderal di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait bidang ketransmigrasian. Satu Ditjen lainnya adalah Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PKT)...

  • Bina Potensi Kawasan Transmigrasi

    Thursday, 08 September 2016

    Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah. ...

Lokasi